A
memborongkan
Aanbod
penawaran
Aandeel
andil, sero, saham
Aangifte
laporan
Aanmaning
teguran, peringatan. Misalnya peringatan dari juru sita kepada yang kalah dalam perkara perdata agar supaya 8 hari setelah putusan itu diterima dapat dipenuhi.
Aansprakelijkehe
pertanggung jawaban
Aanvullen
menambah, melengkapi / hukum yang berifat melengkapi yang sudah ada.
Aanwijzing:
petunjuk-petunjuk yang dapat dipakai
Abandonemen
Asal kata: Bahasa Perancis abandonner yang artinya meninggalkan atau melepaskan hak. Dalam hukum tanggungan (asuransi): hak orang yang membeli asuransi (tertanggung) untuk melepaskan hak-haknya atas benda yang diasuransikannya, jika memang benda tersebut mengalami kerusakan, kepada penanggung. Dengan penyerahan ini, pihak tertanggung berhak menerima uang pertanggungan sepemuhnya dari pihak penanggung, seolah-olah benda yang diasuransikan oleh si tertanggung musnah sama sekali. Di Indonesia dan beberapa negara, hal ini hanya diberlakukan pada hukum laut: hak milik atas kapal atau barang-barang yang ditanggung diserahkan kepada penanggung oleh tertanggung dengan menerimajumlah uang seluruhnya yang harus dibayar kepada tertanggung dalam hal musnahnya kapal atau barang-barang yang diasuransikan. Kemungkinan abandonemen
dalam sebuah polis bursa biasanya dibatasi.
abintetasto
tanpa wasiat, mewaris tanpa wasiat
abolisi
hak yg dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan tuntutan tsb jika telah dijalankan / Penghapusan tuntutan oleh Presiden terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana
Abus de pouvoir
penyalahgunaan kekuasaan oleh instansi pemerintah
acara
Prosedur, panduan dan tata cara dalam suatu proses persidangan di pengadilan
Accessoir
Perjanjian tambahan yang keberlakuan dan keabsahannya tergantung pada perjanjian pokoknya
Actio Popularis
Prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan (Citizen Law Suit)
adil
sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; / berpihak kpd yg benar; berpegang pd kebenaran; / sepatutnya;tidak sewenang-wenang;
- mengadili serangkaian tindakan hakim dl menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asasbebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dl hal dan menurut cara yg diatur undang-undang;
- peradilan proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapanbadan peradilan menurut hukum yg berlaku;
- pengadilan suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dl rangka kekuasaankehakiman yg mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dng Peraturan Perundang-undangan yg menentukannya/membentuknya;
- negeri badan peradilan pd tingkat pertama yg berkuasa mengadili semua perkara penyelewengan hukum di daerahhukumnya;
- tinggi badan yg berkuasa mengadili perkara banding yg berasal dr pengadilan negeri dl wilayah hukumnya; praperadilan salah satu kewenangan pengadilan secara horizontal atas penerapan upaya paksa oleh polisi atau jaksa
addendum
istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu
Ad hoc
Sesuatu yang diciptakan, atau seseorang yang ditunjuk untuk tujuan atau jangka waktu tertentu
advokat
Istilah ini biasanya dipakai untuk mengacu kepada advokat di Indonesia yang terfokus pada litigasi dan mewakili klien di pengadilan. Akan tetapi, pasal (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat mendifinisikan ‘advokat’ secara luas, sebagai orang yang memberi jasa hukum dan mewakili klien, baik didalam maupun diluar pengadilan. Istilah ini juga meliputi konsultan hukum, pengacara, dan penasihat hukum / orang yg berprofesi memberi jasa hukum, baik di dl maupun di luar pengadilan yg memenuhi syaratberdasarkan ketentuan; penegak hukum yg bebas dan mandiri;/sarjana yg berlatar belakang pendidikan tinggi hukum setelah mengikuti pendidikan khusus, lulus ujian yg diadakan oleh Organisasi Advokat, dan magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pd kantor advokat/ suatu pekerjaan (hukum) berdasarkan keahlian untuk melayani masyarakat secara independen dng batasan kode etik dr komunitasnya;
- Solicitor profesi dl advokat yang berhubungan langsung dengan klien;
- Barrister profesi dl advokat yg hanya dapat muncul di pengadilan (pembagian advokat di ing)
aestimatoir
nilai; harga/ sumpah -- sumpah mengenai suatu nilai atau penaksiran sesuatu
agraria
segala sesuatu yg berhubungan dng tanah
Agunan
Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan
ajudikasi
peristiwa hukum ketika tersangka sudah berubah status menjadi terdakwa; pd proses ini mempertunjukkanbukti yg lengkap kpd pengadilan disertai dua alat bukti ditambah keyakinan
aklamasi
Pengambilan keputusan yang diambil dengan dukungan secara penuh dari orang-orang yang mempunyai hak suara
akta
Dokumen hukum yang berkaitan dengan status perdata seseorang atau yang menunjukkan suatu fakta perdata (misal, akta kelahiran atau akta perceraian).
Akta di bawah tangan
Akta yang hanya dibuat antara para pihak tanpa disaksikan atau perantaraan pejabat yang berwenang (Notaris)
Akta Otentik
Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta (Notaris, PPAT, Camat) dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian paling kuat dibandingkan alat bukti lainnya di hadapan pengadilan
Algemeene
Bepalingen van Wetgeving Indonesie (AB)pasal yg mengatur mengenai warganegara Indonesia yg beradadi luar negeri untuk persoalan-persoalan yg berkenaan dng status personal tetap di bawah hukum Indonesia
Amandemen
Perubahan baik dengan cara penambahan, pencabutan, atau penggantian ketentuan yang sudah ada dalam suatu peraturan perundang-undangan
Amar
Pokok suatu putusan pengadilan, yaitu setelah kata-kata ?memutuskan? atau ?mengadili?, biasa juga disebut dictum
ambassador
perwakilan diplomatik yg penting
Amdal
Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan hasil kajian Amdal berupa dokumen
Amnesti
Penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana tertentu/pembatalan tuntutan dan penghapusan putusan pengadilan
apanase stelsel raja memberikan tanah sbg hadiah kpd anggota keluarga atau kawula-kawulanya yg
berjasa dan setiauntuk nafkah mereka
Anjak piutang (Factoring)
Pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral, pembiayaan mana dilakukan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan/pengambil-alihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan, tagihan mana berasal dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri
Arbitrase
Penyelesaian sengketa bidang hukum perdata di luar lembaga peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dilakukan oleh arbiter/wasit oleh dewan yang mandiri
arrest
putusan Mahkamah Agung
Arraignment
istilah common law untuk pembacaan resmi criminal complaint di hadapan defendant, untuk memberi tahu tuduhan terhadapnya. Sebagai jawaban, ia diharapkan untuk menyatakan pengakuan, misalnya "bersalah", "tidak bersalah", peremptory plea, nolo contendere, atau Alford plea. Di Inggris, arraignment adalah 11 tahap pertama dalam pengadilan, dan melibatkan seorang clerk of the court membacakan tuduhan
asas
dasar (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat)/dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi)/ hukum dasar;
- equality before the law perlakuan yg sama atas diri setiap orang di muka hukum dng tidak mengadakanpembedaan perlakuan;
- fair, impartial, impersonal, and objective peradilan harus dilakukan dng cepat, sederhana dan biaya ringan sertabebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dl seluruh tingkat peradilan;
- keterbukaan sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dl hal yg diatur dl undang-undang;
- miranda rule seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaandan dasar hukum apa yg didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;
- -. legal assistance setiap orang yg tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum ygsemata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- -. legalitas dalam upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukanberdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yg diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dl hal dan dng cara yg diatur oleh undang-undang;
- -. pengawasan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dl perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilannegeri yg bersangkutan;
- -. presentasi pengadilan memeriksa perkara pidana dng hadirnya terdakwa;
- -. presumption of innocence setiap orang yg disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di mukasidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yg menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- -. remedy and rehabilitation kpd seorang yg ditangkap, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yg berdasarkanundang-undang dan/atau krn kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yg diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yg dng sengaja atau krn kelalaiannya menyebabkan asas hukum tsb dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukum administrasi
Asas Legalitas (Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali)
Tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu / suatu asas hukum tidak bisa diberlakukan surut (Nullum delictum sine praevia lege poenali). Dalam pasal 1 ayat 1 KUHPidana berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana menurut UU yang telah ada sebelumnya.
Asas retroaktif
suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya hukum yang aru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran HAM berat.
Asas Equality before the law
suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum, setiap orang diperlakukan sama
Asas Presumption Of Innocence (asas praduga tidak bersalah),
bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tsb telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkraht)
Asas In Dubio Pro Reo
dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa.
Asas Similia Similibus
bahwa perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa).
Asas Pact Sunt Servanda
bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai UU bagi para pihak yang bersangkutan.
Asas Geen Straft Zonder Schuld
asas tiada hukuman tanpa kesalahan.
Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori
asas UU yg berlaku kemudian membatalkan UU terdahulu, sejauh UU itu mengatur objek yg sama
Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori
suatu asas UU dimana jika ada 2 UU yang mengatur objek yang sama maka UU yang lebih tinggi yang berlaku sedangaka UU yang lebih rendah tidak mengikat.
Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali
UU yang khusus mengenyampingkan yang umum
autersrecht
hukum pencipta
averij
semua ongkos luar biasa guna kepentingan kapal dan barang-barangnya bersama-sama atau secara terpisah / semua kerugian yg diderita oleh kapal dan barang-barangnya/ kerugian material dan ongkos yg ada pd asuransi laut menjadi beban perusahaan
B
Badan Hukum (rechtspersoon)
Badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang. Suatu badan hukum diperlakukan sebagai entitas yang terpisah dari para pemilik dan pengurusnya. Demikian suatu perseroan memiliki banyak hak yang melekat pada perorangan serta sejumlah hak yang hanya dapat dilaksanakan oleh perseroan, misalnya wewenang untuk menjual saham.
Badan Musyawarah (DPR)
Salah satu alat kelengkapan DPR yang beranggotakan wakil dari seluruh fraksi dan pimpinan DPR yang tugas utamanya adalah menentukan jadwal kerja DPR, termasuk pembahasan rancangan undang-undang.
Banding
Hak terdakwa atau juga hak penuntut umum untuk memohon agar putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi
bantuan hukum
jasa hukum yg diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kpd klien yg tidak mampu
barang bukti
Alat bukti lazimnya berupa barang berwujud (misalnya, surat atau senjata) yang disampaikan sebagai bukti oleh pihak tertentu dalam persidangan dan disimpan oleh pengadilan selama persidangan.
Batal demi hukum
Kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi
batal demi hukum (dalam arti hukum kontrak)
Mengakhiri kontrak dengan memperlakukan kontrak tersebut seolah-olah tidak pernah ada. Para pihak dianggap tidak lagi mempunyai kewajiban terhadap pihak lain berdasarkan kontrak.
Batang tubuh
Bagian inti peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan-ketentuan (misal, pasal dan ayat)
bela
perihal ikut mati bersama tuannya (suaminya dsb) dng jalan bunuh diri / tuntutan balasan atas orang yg membunuh;
- pembela / orang yg membela; /ahli hukum yg dipilih atau ditunjuk untuk membela terdakwa dl sidang pengadilan;pengacara; advokat;
- pembelaan pernyataan dr seorang terdakwa dan atau advokatnya setelah penuntut umum menyampaikan surattuntutan;
- pembelaan diri hak dan kesempatan yg diberikan kpd advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan thdhal-hal yg merugikan dirinya di dl menjalankan profesinya ataupun kaitannya dng organisasi profesi
Berita Acara Pemeriksaan
Laporan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi, surat, dan barang bukti lainnya dalam pemeriksaan suatu tindak pidana
berita acara perkara
suatu akta otentik, yg dl taraf penyidikan dibuat oleh petugas penyidik dan dl sidang dibuat olehpanitera pengadilan, yg memuat keterangan mengenai peristiwa pidana yg memungkinkan
penuntutan thd tersangka
Berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
Satu perkara yang telah diputus oleh hakim, serta tidak ada lagi upaya hukum yang lebih tinggi
Bedrijf
perusahaan, badan usaha
beheer
penguasaan, pengelolaan
Beklemming
hak atas benda
Bekracting
pengesahan, memperkuat
Belasting
Pajak
Beneficum
hak mendahului
bezit
menguasai atau menikmati suatu benda yg berada dl penguasaannya seolah-olah benda itu miliknya
Berita Negara
Terbitan pemerintah, umumnya memuat pemberitahuan pemerintah dan publik, misalnya pendirian badan hukum. Dengan diumumkannya suatu hal dalam Berita Negara, dianggap masyarakat luas sudah mengetahui hal tersebut dan oleh karenanya telah diikat secara umum.
berlaku
Menunjukkan kapan suatu peraturan perundang-undangan telah mengikat masyarakat seacara umum sehingga dapat mulai diterapkan.
bersaksi
memberi keterangan di depan sidang
Bevinding: pendapat, penemuan
bikameral
Suatu sistem legislatif yang terdiri dari dua kamar atau majelis, majelis rendah dan majelis tinggi.
birokrasi
Prosedur yang harus diikuti dalam mengurus sesuatu hal baik dengan pelayanan publik atau tidak (misalnya izin, pengurusan identitas diri, dll) pada lembaga atau departemen pemerintah. Birokrasi juga berarti institusi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari ‘terpisah’ dari kekuasaan eksekutif yang menguasai dan mengawasinya dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.
Bill of Leading
dokumen yang diperlukan dalam pengiriman barang di laut yang berupa satu surat yang ditandatangani oleh pengangkut yang menyatakan bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut dan akan diangkut ke tempat tertentu dan diserahkan kepada orang yang ditentukan dengn syarat-syarat tertentu.
Bis
sekali lagi
Buku Tanah
Buku yang berfungsi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang memuat informasi mengenai kepemilikan serta data teknis mengenai tanah
Buruh Migran
Seseorang yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara di mana dia bukan menjadi warganegaranya
Burgerlijk Wetboek (****BW****)
Kitab Undang-undang Hukum Pedata/Sipil
Boedel
harta peninggalan, harta pusaka, harta warisan
harta peninggalan, harta pusaka, harta warisan
BPN
Lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan tanda bukti hak atas tanah yang memuat informasi mengenai kepemilikan serta teknis mengenai tanah
C
E
case law
hukum yg berdasarkan kasus-kasus yg diproses melalui pengadilan
Cakap
Orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan
Cautio
jaminan
Cautio disrecta
sebab yang disebutkan dalam surat hutang
cerai
pisah; / putus hubungan suami istri; talak;
perceraian 1 perpisahan; 2 perihal bercerai (antara suami istri)
Ceel
bukti tertulis dimana yang bertanda tangan mengakui akan menyerahkan barang-barang yang telah berada dalam gudangnya
Cessie
Pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berhutang (debitur)
charge d'affaire
pegawai diplomatik yg terendah, tidak langsung di bawah kepala negara, tetapi di bawah Menteri LuarNegeri
check and balance
Cabang kekuasaan pemerintah terdiri dari tiga organ pokok, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mekanisme check and balance bertujuan menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada salah satu cabang, dengan adanya pembatasan kekuasaan ketiga organ tersebut. Dengan demikian, tidak ada satu organ yang memiliki kekuasaan terlalu besar dibandingkan lainnya. Lihat juga trias politica
Cheque
surat perintah yang ditujukan kepada bank untuk membeyar sejumlah uang yang tertulis dalam surat itu dan merupakan alat pembayaran.
Charge
muatan, beban
civil law
system sistem peradilan di Indonesia dibangun berdasarkan doktrin bahwa pemerintah senantiasa akan berbuatbaik thd warganegara
Citizen Law Suit
Hak Gugat Warganegara
Class Action
Suatu tata cara pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud
Claim
tuntutan
Clausule
syarat; catatan tambahan pada suatu perjanjian
Clausule cassatoria
di dalam pengiriman melalui laut, konosemen itu biasanya dibuat lebih dari satu lembar dan ini gunanya agar dapat diperdagangkan
Clearing
konpensasi dari penagihan dan pembayaran
Code Civil
Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Perancis
Code Napoleon
sebutan lain bagi Code Civil Perancis selama jangka waktu 1852-1870
codex
himpunan perundang-undangan yg dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah Kaisar Romawi, terdapat dlkodifikasi Justinianus (Corpus Iuris Civilis)
College van Achepenen
pengadilan di kota Betawi (Batavia) yg mula-mula terdiri atas dua orang VOC serta dua orangpreman penduduk kota Betawi
Commanditeire Venootschap
(CV)perseroan dng setoran uang dibentuk oleh satu atau lebih anggota aktif ygbertanggung jawab secara renteng di satu pihak dng satu atau lebih orang lain sbg pelepas uang di lain pihak
common law
hukum berupa kebiasaan dan diuji melalui kasus konkrit di pengadilan dan putusan pengadilan itu akanmenjadi preseden untuk kasus-kasus yg diperiksa kemudian / hukum yg tidak dibuat oleh ahli politik dan atau ahli hukum, tetapi oleh orang awam (jury)
contempt of court
segala perbuatan yg memalukan atau menghalangi pengadilan dl administrasi hukum ataumengurangi martabat kewenangan persidangan
contentieus
mengenai suatu perkara, perselisihan hak dng pertentangan; peradilan -- peradilan di mana tidak ada pihak yg saling bertentangan
conto
rekening
contradictoir
process proses antara dua pihak yg bertentangan dng kedudukan yg sama tinggi
corpus iuris civilis
kodifikasi hukum perdata, usaha Kaisar Justinianus
Cognosement
surat keterangan muatan yang menyatakan bahwa barang tersebut telah berada di kapal
culpa
kesalahan (culpoze), sbg kebalikan dr kesengajaan (doleuze);
- lata kesalahan besar;
- levis kesalahan kecil
Crossed Ceque
cek yang diberi tanda silang yang mengakibatkan si penerima tidak dapat segera menguangkannya, tetapi harus segera memasukkannya terlebih dahulu dalam rekeningnya di bank.
D
Daad
Perbuatan
daerah otonom
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat.
dakwaan
Tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan
terhadap terdakwa. Menurut prosedur Indonesia, dakwaan ini dibacakan penuntut
umum pada awal persidangan dilakukan. Jika dalam tradisi kontinental sidang
pertama merupakan pembacaan surat dakwaan, dalam tradisi common law umumnya
sidang pertama dipergunakan untuk pernyataan pembuka oleh penuntut.
daluwarsa
suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dr suatu
perikatan dnglewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yg ditentukan
oleh undang-undang
Dapat dibatalkan
Suatu perbuatan baru batal setelah ada putusan hakim yang membatalkan
perbuatan tersebut, sebelum ada putusan, perbuatan hukum tersebut tetap berlaku
dasar hukum
Alasan atau kejadian yang memungkinkan penggugat mengajukan suatu perkara;
atau ii) Dasar hukum untuk menggugat.
decharge
pembebasan (dari pertanggungjawaban, kesalahan), pelunasan; a decharge
untuk meringankan; untuk membela
decisoir
yg bersifat memutuskan, ditentukan untuk memberi keputusan
Debitur
Individu maupun badan hukum yang memiliki utang kepada kreditur
dekonsentrasi
pelimpahan wewenang dr pemerintah, kepala wilayah, atau instansi vertikal
tingkat atas kpd pejabatdaerah
De lega lata
dengan Undang-undang yang berlaku
desentralisasi
suatu tata pemerintahan yg lebih banyak memberikan kekuasaan kpd
pemerintahan daerah / penyerahan sebagian wewenang pimpinan kpd bawahan (secara
vertikal)
Deviezen
alat-alat pembayaran luar negeri
dictum
Bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang berisi pertimbangan hukum.
Kata ini mempunyai arti sebaliknya istilah obiter dictum dalam sistem common
law, yang mengacu kepada bagian putusan mengenai hukum yang tidak pokok
Dilatoir
penundaan, penangguhan
Disagio
Perbedaan kurs yang mengakibatkan kerugian
dissenting opinion
Pendapat/Putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak
setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara. Umumnya
ditemukan dinegara-negara yang bertradisi common law dimana lebih dari satu
hakim mengadili perkara. Tetapi sejumlah negara yang menganut tradisi hukum
konstinental telah memperbolehkan dissenting opinion oleh hakim, terutama di
pengadilan yang lebih tinggi. Di Indonesia, awalnya dissenting opinion ini
diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan
dipengadilan lain, termasuk dalam perkara pidana.
diskresi
kebebasan mengambil keputusan dl setiap situasi yg dihadapi menurut
pendapatnya sendiri
dispensasi
pembebasan; / penyimpangan dr peraturan
doktrin
pendapat atau tafsiran para ahli mengenai kemungkinan seseorang memiliki
tanah tanpa memilikibangunan/tanaman di atasnya; begitu pula sebaliknya
seseorang bisa memiliki bangunan/tanaman tanpa memiliki tanah yg di atasnya
terdapat bangunan/tanaman tsb
dolus
kesengajaan; / iktikad buruk; / penipuan
domicile
tempat kedudukan, tempat tinggal yg sewajarnya atau yg dipilih sbg
keputusan yg diperintahkan untukbeberapa perbuatan keperdataan dan hukum publik
dualistis
suatu keadaan yg bertentangan satu sama lain
Duplik
Jawaban tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus pidana)
atas replik penggugat atau jaksa penuntut umum
Droit de suite
Hak kebendaan seseorang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari
tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada
E
Eigendom
milik; hak atas suatu barang yg paling sempurna dan kuat, dapat dikatakan
hak mutlak
Eksekusi
Pelaksanaan putusan pengadilan
Eksekusi Hak Tanggungan
Tindakan dari kreditur untuk mengambil pelunasan utang dengan menjual hak
atas yang dibebani hak tanggungan
eselon
Di Indonesia, berkaitan dengan jabatan struktural yang diduduki seseorang
yang memperoleh tunjangan struktural, fasilitas tertentu dan mendapat
kehormatan dalam upacara-upacara kenegaraan
Eksepsi
satu hak dr terdakwa untuk menjawab surat dakwaan; tanggapan thd sahnya
sebuah gugatan (perkara perdata)maupun dakwaan (perkara pidana) yg berhubungan
dng kewenangan/kompetensi absolut dan relatif serta identitas tergugat
(perdata) maupun terdakwa (pidana);
- kewenangan (kompetensi) absolut dilakukan bilamana substansi perkara yg akan diajukan bukan wewenangpengadilan tempat perkara diajukan;
- kewenangan (kompetensi) relatif eksepsi yg dibuat apabila pengadilan dinyatakan tidak berwenang dapatbersifat relatif dan absolut;
- surat dakwaan obscurum libellum eksepsi berdasarkan alasan surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil;
- surat dakwaan tidak dapat diterima terjadi krn ketentuan pasal 143 ayat 2 butir a KUHAP tidak dipenuhi
enacted law
civil law system
enunsiatif
salah satu upaya untuk mengetahui jabatan yg wajib menyimpan rahasia dng
dirinci, tetapi tidak lengkapsehingga praktik dapat mengisinya
erfpacht suatu
hak atas kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan barang tidak
bergerak milik orang laindng membayar tiap tahunnya sejumlah uang sbg sewa
error in persona
mengadili dan menghukum seseorang yg tidak bersalah
examining judge
mengawasi sah atau tidaknya suatu upaya paksa
ekspeditur
orang yg mengurus pengangkutan barang dagangan dll, baik melalui daratan
maupun lautan/perairan
eksteritorialitas
keadaan orang-orang dr perwakilan asing, keadaan yg menyebabkann
orang-orang tsb bebas drperadilan negara penempatan mereka, baik dr peradilan
sipil maupun peradilan dl perkara-perkara pidana
extrayudicial
di luar pengadilan; di bawah tangan
F
feodal
kebangsawanan
Federasi Serikat Buruh
Merupakan gabungan dari sekurang-kurangnya 5 serikat buruh. Federasi
Serikat Buruh memiliki anggota sekurang-kurangnya sekitar 50 orang
fiat
eksekusi pemberian kuasa untuk pelaksanaan putusan_executorial_(bersifat
dapat dilaksanakan), pd putusanPengadilan Militer di daratan (di lapangan)
diberikan oleh jenderal yg memegang kekuasaan; pd putusan Pengadilan Militer di
lautan oleh perwira yg memerintah, jika perlu setelah dipertimbangkan lebih
lanjut (peninjauan kembali); pd peradilan mengenai pelanggar politik (sudah
tidak berlaku lagi)
firma
persekutuan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama tunggal, para
anggotanya bertanggung jawab atasseluruhnya pd pihak ketiga
Fidusia
Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam
penguasaan pemilik benda
Financial Leasing
Jenis leasing di mana di akhir masa leasing diberikan hak pilih (opsi) bagi
lessee untuk memiliki barang modal tersebut dengan jalan membelinya dengan
harga yang ditetapkan bersama
fraksi
Kumpulan anggota DPR berdasarkan partai politiknya. Fraksi hanya hanya
dapat dibentuk jika ada 10 atau lebih anggota dari partai politik yang sama
atau koalisi dari beberapa partai politik.
freies ermessen
diskresi
G
gadai
peminjaman uang dngan menyerahkan suatu barang bergerak sbg jaminan
ganti
kerugian hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya berupa
imbalan sejumlah uang karenaditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa
alasan yg sesuai dng undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau
hukum yg diterapkan
geboden
perintah, pengumuman perundang-undangan
gelijkgestelden
orang-orang Bumiputera atau bukan dari golongan Eropa pada zaman Hindia Belanda
yg disamakan haknya dngan orang-orang Eropa
gelijkstelling
penyamaan hak dng orang Eropa zaman dahulu
Genosida
Setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau
memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis,
kelompok agama, dengan cara: membunuh anggota kelompok; mengakibatkan
penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan
secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang
bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa
anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain
gewijsde
putusan hakim yg telah mempunyai kekuatan mutlak dan tetap
goodwill
segala sesuatu yg menjadi bagian dr usaha perniagaan atau bagian dr
perusahaan untuk mempertinggi nilai drperusahaan tsb sbg kesatuan
gugat
menggugat mendakwa; mengadukan (perkara); tergugat seseorang yang digugat
di pengadilan; gugatan tuntutan;
penggugat seseorang yang mengajukan gugatan di pengadilan
Gratifikasi
Pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, diskon,
komisi penjaminan tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya
Grosse Akta
Salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan tulisan pada kepala
akta: ?DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA?, yang mempunyai
kekuatan eksekutorial
Grasi (gratia, latin)
ampun, pengampunan. Wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan
terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapuskan
seluruhnya, mengganti jenis hukuman. Pemberian grasi oleh kepala negara dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
H
habeas corpus
hak untuk diperiksa di muka hakim sebelum perkara pokoknya diperiksa
Hak atas Tanah
Hak untuk menguasai tanah yang diberikan kepada perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
Hak milik atas unit tempat tinggal yang merupakan bagian dari rumah susun yang bersifat perorangan dan terpisah, meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan unit yang bersangkutan
Hak Gugat Warganegara
Hak orang perorangan warganegara untuk kepentingan keseluruhan warganegara atau kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan yang mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi
Hak Guna Bangunan
Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun
Hak Guna Usaha
Hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perikanan, atau perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia
Hak Milik
Hak atas tanah yang sifatnya turun temurun, merupakan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh tanpa melupakan fungsi sosial atas tanah
Hak Normatif Buruh
Hak dasar buruh dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
Hak Pakai
Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain
Hak Preferen
Hak didahulukan dari kreditur lain
Hak Sewa
Hak yang diberikan oleh pemilik tanah kepada penyewa tanah untuk menggunakan atau menempati tanahnya dalam jangka waktu tertentu sebagai timbal balik dari uang sewa yang diberikan penyewa
Hak Tanggungan
Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain
Hak Uji Formil
Hak untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan cara-cara/prosedur yang telah ditetapkan
hak asasi manusia (HAM)
Hak dan kebebasan dasar yang melekat pada semua orang. Perangkat hukum internasional seperti Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 adalah sumber penting dari hak-hak ini.
hak ekonomi
Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual
hak uji materiil
Hak pengadilan tingkat tinggi disuatu negara untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi atau peraturan perundangan lain yang lebih tinggi. Di Indonesia, hak uji materiil dilaksanakan oleh dua lembaga negara – Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Hak ingkar
hak seseorang tertuduh untuk menolak diadili seseorang hakim, apabila hakim mempunyai hubungan kekeluargaan dengan tertuduh atau mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung dalam perkaranya. Tertuduh dapat menggunakan hak ingkarnya terhadap hakim dengan mengemukakan keberatan-keberatan untuk diadili oleh hakim yang bersangkutan (UU No. 19/1964).
Hak ulayat
adalah 1) hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah beserta isinya dilingkungan wilayahnya; 2) hak ulayat masyarakat adat : (a) mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota/warganya (yang termasuk bidang hukum perdata; (b) mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunanya.
Hak tuntut ganti rugi dan rehabilitasi
hak dimana setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
hak grant sultan
hak yg diberikan kpd kawula swapraja (kesultanan)
hakim
orang yg diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan krn penguasa tidakmampu melaksanakan sendiri semua tugas
Harta Bersama
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan
Harta gono-gini
Harta bersama
hauptfrage
persoalan hukum
hipotek
kredit yg diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak; / surat pernyataan berutang untuk jangkapanjang yg berisi ketentuan bahwa kreditor dapat memindahkan sebagian atau seluruh hak tagihannya kpd pihak ketiga
Hibah
Pemberian suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali dari seseorang yang diberikan semasa dia hidup
hukum
peraturan-peraturan yg bersifat memaksa dl menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat,dibuat oleh badan-badan resmi yg berwajib;
Hukum Administrasi
Hukum yang mengatur praktek penyelenggaraan pemerintahan, atau administrasi negara di tingkat pusat dan daerah. Juga mencakup aturan mengenai badan masyarakat (publik) dalam menjalankan fungsi pelayanan publik
Hukum Tata Negara
Hukum yang mengatur aturan pokok Negara dan organisasi Negara beserta lembaga-lembaganya
Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan
Hukum yang mengatur mengenai hubungan antara pekerja dan pemberi kerja
Hukum Waris
Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing
hooggerechtshof
Mahkamah Agung
hak untuk diperiksa di muka hakim sebelum perkara pokoknya diperiksa
Hak atas Tanah
Hak untuk menguasai tanah yang diberikan kepada perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
Hak milik atas unit tempat tinggal yang merupakan bagian dari rumah susun yang bersifat perorangan dan terpisah, meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan unit yang bersangkutan
Hak Gugat Warganegara
Hak orang perorangan warganegara untuk kepentingan keseluruhan warganegara atau kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan yang mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi
Hak Guna Bangunan
Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun
Hak Guna Usaha
Hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perikanan, atau perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia
Hak Milik
Hak atas tanah yang sifatnya turun temurun, merupakan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh tanpa melupakan fungsi sosial atas tanah
Hak Normatif Buruh
Hak dasar buruh dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
Hak Pakai
Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain
Hak Preferen
Hak didahulukan dari kreditur lain
Hak Sewa
Hak yang diberikan oleh pemilik tanah kepada penyewa tanah untuk menggunakan atau menempati tanahnya dalam jangka waktu tertentu sebagai timbal balik dari uang sewa yang diberikan penyewa
Hak Tanggungan
Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain
Hak Uji Formil
Hak untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan cara-cara/prosedur yang telah ditetapkan
hak asasi manusia (HAM)
Hak dan kebebasan dasar yang melekat pada semua orang. Perangkat hukum internasional seperti Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 adalah sumber penting dari hak-hak ini.
hak ekonomi
Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual
hak uji materiil
Hak pengadilan tingkat tinggi disuatu negara untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi atau peraturan perundangan lain yang lebih tinggi. Di Indonesia, hak uji materiil dilaksanakan oleh dua lembaga negara – Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Hak ingkar
hak seseorang tertuduh untuk menolak diadili seseorang hakim, apabila hakim mempunyai hubungan kekeluargaan dengan tertuduh atau mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung dalam perkaranya. Tertuduh dapat menggunakan hak ingkarnya terhadap hakim dengan mengemukakan keberatan-keberatan untuk diadili oleh hakim yang bersangkutan (UU No. 19/1964).
Hak ulayat
adalah 1) hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah beserta isinya dilingkungan wilayahnya; 2) hak ulayat masyarakat adat : (a) mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota/warganya (yang termasuk bidang hukum perdata; (b) mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunanya.
Hak tuntut ganti rugi dan rehabilitasi
hak dimana setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
hak grant sultan
hak yg diberikan kpd kawula swapraja (kesultanan)
hakim
orang yg diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan krn penguasa tidakmampu melaksanakan sendiri semua tugas
Harta Bersama
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan
Harta gono-gini
Harta bersama
hauptfrage
persoalan hukum
hipotek
kredit yg diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak; / surat pernyataan berutang untuk jangkapanjang yg berisi ketentuan bahwa kreditor dapat memindahkan sebagian atau seluruh hak tagihannya kpd pihak ketiga
Hibah
Pemberian suatu barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali dari seseorang yang diberikan semasa dia hidup
hukum
peraturan-peraturan yg bersifat memaksa dl menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat,dibuat oleh badan-badan resmi yg berwajib;
Hukum Administrasi
Hukum yang mengatur praktek penyelenggaraan pemerintahan, atau administrasi negara di tingkat pusat dan daerah. Juga mencakup aturan mengenai badan masyarakat (publik) dalam menjalankan fungsi pelayanan publik
Hukum Tata Negara
Hukum yang mengatur aturan pokok Negara dan organisasi Negara beserta lembaga-lembaganya
Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan
Hukum yang mengatur mengenai hubungan antara pekerja dan pemberi kerja
Hukum Waris
Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing
hooggerechtshof
Mahkamah Agung
I
Ideologi
Cara memandang segala sesuatu
Imparsial
Tidak memihak, netral
ikrar
pernyataan kehendak/ pengakuan
injuction
suatu cara pelaksanaan peraturan kesejahteraan umum di Amerika Utara mengenai hakim dl situasi tertentumemberikan surat perintah yg berisi tata cara tersangka berbuat, jika diperlukan akan digunakan alat pemaksa untuk menaati peraturan tsb
inland waters
perairan pedlan
inspeksi
pemeriksaan dng seksama; pemeriksaan secara langsung tt pelaksanaan peraturan, tugas, dsb
institutiones
bagian dr kodifikasi Justinianus (Corpus Iuris Civilis) yg berisi pengertian-pengertian, lembaga-lembagahukum dll yg terdapat dl hukum Romawi
ishlah
perdamaian (tt penyelesaian pertikaian dsb)
istbat
penyungguhan; penetapan; penentuan;
isbath nikah
penetapan tt kebenaran (keabsahan) nikah
ius civile
hukum sipil
ius privatum
hukum privat
ius publicum
hukum publik
Ius consitutum (Latin)
hukum yang sedang diberlakukan sekarang (hukum positif)
Ius constituendum (latin)
hukum yang akan diberlakukan
Cara memandang segala sesuatu
Imparsial
Tidak memihak, netral
ikrar
pernyataan kehendak/ pengakuan
injuction
suatu cara pelaksanaan peraturan kesejahteraan umum di Amerika Utara mengenai hakim dl situasi tertentumemberikan surat perintah yg berisi tata cara tersangka berbuat, jika diperlukan akan digunakan alat pemaksa untuk menaati peraturan tsb
inland waters
perairan pedlan
inspeksi
pemeriksaan dng seksama; pemeriksaan secara langsung tt pelaksanaan peraturan, tugas, dsb
institutiones
bagian dr kodifikasi Justinianus (Corpus Iuris Civilis) yg berisi pengertian-pengertian, lembaga-lembagahukum dll yg terdapat dl hukum Romawi
ishlah
perdamaian (tt penyelesaian pertikaian dsb)
istbat
penyungguhan; penetapan; penentuan;
isbath nikah
penetapan tt kebenaran (keabsahan) nikah
ius civile
hukum sipil
ius privatum
hukum privat
ius publicum
hukum publik
Ius consitutum (Latin)
hukum yang sedang diberlakukan sekarang (hukum positif)
Ius constituendum (latin)
hukum yang akan diberlakukan
J
jaksa
pejabat yg diberi wewenang oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk bertindak sbg penuntutumum serta melaksanakan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
Perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian, dan penghasilan yang hilang, atau berkurang dan pelayanan, sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia
Jaminan Fidusia
Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya
Jaminan kecelakaan kerja
Jaminan sosial yang diberikan kepada buruh yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat sampai tiba kembali di rumah dalam rangka melaksanakan hubungan kerja. Penyakit yang timbul akibat melakukan pekerjaan termasuk dalam jaminan kecelakaan kerja
Jaminan Kredit
Penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang
Jawaban
Tanggapan tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus pidana) terhadap gugatan penggugat atau dakwaan penuntut umum
jasa hukum
jasa yg diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien
judex
hakim;
judex facti
hakim yg memeriksa duduknya perkara, sbg kebalikan dari Mahkamah Agung, yg dl kasasi hanyamempertimbangkan persoalan hukum
juncto
bertalian dng, berhubungan dng
jurusita
pejabat pengadilan yg bertugas memanggil saksi ke pengadilan, melakukan penyitaan dsb
jury
orang awam yg menyelesaikan sengketa hukum
Judicial Review
Upaya pengujian oleh lembaga peradilan terhadap produk hukum yang dkeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif
pejabat yg diberi wewenang oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk bertindak sbg penuntutumum serta melaksanakan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
Perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian, dan penghasilan yang hilang, atau berkurang dan pelayanan, sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia
Jaminan Fidusia
Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya
Jaminan kecelakaan kerja
Jaminan sosial yang diberikan kepada buruh yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat sampai tiba kembali di rumah dalam rangka melaksanakan hubungan kerja. Penyakit yang timbul akibat melakukan pekerjaan termasuk dalam jaminan kecelakaan kerja
Jaminan Kredit
Penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang
Jawaban
Tanggapan tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus pidana) terhadap gugatan penggugat atau dakwaan penuntut umum
jasa hukum
jasa yg diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien
judex
hakim;
judex facti
hakim yg memeriksa duduknya perkara, sbg kebalikan dari Mahkamah Agung, yg dl kasasi hanyamempertimbangkan persoalan hukum
juncto
bertalian dng, berhubungan dng
jurusita
pejabat pengadilan yg bertugas memanggil saksi ke pengadilan, melakukan penyitaan dsb
jury
orang awam yg menyelesaikan sengketa hukum
Judicial Review
Upaya pengujian oleh lembaga peradilan terhadap produk hukum yang dkeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif
K
Kasasi
Suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan pengadilan terakhir
kadi
hakim yg mengadili perkara yg bersangkut-paut dng agama Islam
kedaulatan
kekuasaan tertinggi mutlak atas negara beserta isinya
Keimigrasian
Hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Setiap perbuatan dalam lingkup rumah tangga terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
Kekuatan Eksekutorial
Kekuatan yang melaksanakan putusan pengadilan pada akta otentik yang di kepala akta tertulis: ?Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa? memiliki kekuatan eksekutorial seperti suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
Keterangan Ahli
Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikannya dan atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam terhadap suatu bidang
Keterangan Saksi
Keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri
Keterangan Terdakwa
Keterangan yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
Keputusan Tata Usaha Negara
Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara/Pemerintah yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang artinya Keputusan itu dapat ditentukan wujudnya, tidak ditujukan untuk umum, dan sudah pasti atau secara definitive
Kejahatan (misdriff, belanda)
adalah tindak pidana yang tergolong berat lebih berat dari sekedar pelanggaran, perbuatan yang sangat anti sosial yang oleh negara dengan sadar menjatuhkan hukuman kepada pelakunya; perbuatan jahat; sifat yang jahat.
klausula
ketentuan tersendiri dr suatu perjanjian yg salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi; ygmemperluas atau membatasi
Klausul Eksemsi
Klausul dalam perjanjian yang mengecualikan pihak dalam perjanjian bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi
kodifikasi
pembukuan undang-undang dan peraturan-peraturan secara sistematis dan lengkap di dl kitab undang-undang untuk memperoleh kesatuan hukum, kepastian hukum, dan penyederhanaan hukum
Kodifikasi hukum
suatu langkah pengkitaban hukum atau penulisan hukum ke dalam suatu kitab UU yg dilakukan secara resmi oleh pemerintah, contoh KUHPidana, KUHAP, KUHPerdata, KUHD
komisioner
seseorang yg mempunyai usaha untuk menutup persetujuan-persetujuan atas perintah dan atas tanggunganorang lain
Komparisi
Bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum
Kompensasi
Ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada korban pelanggaran berat HAM atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan uang Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental
Kompetensi
Cakupan dan batasan dari wewenang Pengadilan untuk memutus suatu perkara
Kompetensi Absolut
Wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara berdasarkan lingkungan peradilan yang bersangkutan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer
Kompetensi Relatif
Wewenang pengadilan yang berada dalam suatu lingkungan peradilan yang sama tetapi berbeda wilayah hukumnya, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jawa Barat
Kompilasi
dapat didefinisikan sebagai berikut :
Merupakan himpunan karangan dari berbagai penulis yang dihimpun dalam sebuah buku;
Kompilasi Peraturan perundang-undangan, merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang-bidang hokum tertentu
Kompilasi, merupakan himpunan dari berbagai perauran baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berupa kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang di masyarakat, termasuk masab-masab lain (kompilasi hokum Islam) yang bersifat melengkapi, memperluas penafsiran terhadap ketentuan didalamnya, membandingkan dengan peradilan agama, fatwa ulama maupun perbandingan dengan Negara lain.
Tujuan Kompilasi Hukum secara umum adalah untuk :
• Mempermudah pencarian, penggunaan dan pemahaman.
• Melengkapi Undang-Undang/Peraturan Perundangan yang tidak lengkap, selalu ketinggalan dinamika masyarakat
• Memperluas penafsiran dari kitab-kitab, madzhab-madzhab yang lain, membandingkan dengan yurisprudensi dan membandingkan dengan negara lain
konkordansi
pasal mengenai hukum Indonesia yg harus disamakan dng hukum di Belanda
konsesi
izin dr pemerintah yg diberikan kpd perorangan/perusahaan untuk melakukan pekerjaan yg menguntungkanmasyarakat umum
konsultan
orang yg dimintai nasihat hukum
Konsiliasi
Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui suatu musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral
Konstitusi
Undang-Undang Dasar. Bila tertulis seperti di Indonesia (UUD 1945) ataupun tidak tertulis seperti di Inggris
Konstitusional
Sesuai dengan konstitusi
Korupsi
Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri
Kredit
Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yeng mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
Kreditur
Individu maupun badan hukum yang memiliki tagihan atau piutang terhadap debitur
Kuasa
Kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu
Kuasa Hukum
Pengacara yang diberi kuasa oleh kliennya untuk melakukan tindakan hukum atas nama klienya
Kudeta (Coup d’etat, Perancis)
perebutan kekuasaan pemerintahan
Biasanya pemberontakan atau pihak militer yang banyak melakukan kudeta atas pemerintah yang sah atau berkuasa. pada ketika itu
kualifikasi fakta
penggolongan/pembagian sekelompok fakta dl peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu ataulebih peristiwa hukum berdasarkan kategori hukum, kaidah-kaidah hukum dan sistem hukum yg seharusnya berlaku
kualifikasi hukum
penggolongan/pembagian seluruh kaidah hukum ke dl pengelompokkan/pembidangan kategorihukum tertentu yg telah ditetapkan sebelumnya
KUHD
Kitab Undang-undang Hukum Dagang
KUHAP
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Undang-undang No. 8 tahun 1981, tanggal 31 Desember 1981
KUHP
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
kwasi
pura-pura, seolah-olah, semu
Suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan pengadilan terakhir
kadi
hakim yg mengadili perkara yg bersangkut-paut dng agama Islam
kedaulatan
kekuasaan tertinggi mutlak atas negara beserta isinya
Keimigrasian
Hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Setiap perbuatan dalam lingkup rumah tangga terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
Kekuatan Eksekutorial
Kekuatan yang melaksanakan putusan pengadilan pada akta otentik yang di kepala akta tertulis: ?Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa? memiliki kekuatan eksekutorial seperti suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
Keterangan Ahli
Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikannya dan atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam terhadap suatu bidang
Keterangan Saksi
Keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri
Keterangan Terdakwa
Keterangan yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
Keputusan Tata Usaha Negara
Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara/Pemerintah yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang artinya Keputusan itu dapat ditentukan wujudnya, tidak ditujukan untuk umum, dan sudah pasti atau secara definitive
Kejahatan (misdriff, belanda)
adalah tindak pidana yang tergolong berat lebih berat dari sekedar pelanggaran, perbuatan yang sangat anti sosial yang oleh negara dengan sadar menjatuhkan hukuman kepada pelakunya; perbuatan jahat; sifat yang jahat.
klausula
ketentuan tersendiri dr suatu perjanjian yg salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi; ygmemperluas atau membatasi
Klausul Eksemsi
Klausul dalam perjanjian yang mengecualikan pihak dalam perjanjian bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi
kodifikasi
pembukuan undang-undang dan peraturan-peraturan secara sistematis dan lengkap di dl kitab undang-undang untuk memperoleh kesatuan hukum, kepastian hukum, dan penyederhanaan hukum
Kodifikasi hukum
suatu langkah pengkitaban hukum atau penulisan hukum ke dalam suatu kitab UU yg dilakukan secara resmi oleh pemerintah, contoh KUHPidana, KUHAP, KUHPerdata, KUHD
komisioner
seseorang yg mempunyai usaha untuk menutup persetujuan-persetujuan atas perintah dan atas tanggunganorang lain
Komparisi
Bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum
Kompensasi
Ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada korban pelanggaran berat HAM atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan uang Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental
Kompetensi
Cakupan dan batasan dari wewenang Pengadilan untuk memutus suatu perkara
Kompetensi Absolut
Wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara berdasarkan lingkungan peradilan yang bersangkutan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer
Kompetensi Relatif
Wewenang pengadilan yang berada dalam suatu lingkungan peradilan yang sama tetapi berbeda wilayah hukumnya, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jawa Barat
Kompilasi
dapat didefinisikan sebagai berikut :
Merupakan himpunan karangan dari berbagai penulis yang dihimpun dalam sebuah buku;
Kompilasi Peraturan perundang-undangan, merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang-bidang hokum tertentu
Kompilasi, merupakan himpunan dari berbagai perauran baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berupa kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang di masyarakat, termasuk masab-masab lain (kompilasi hokum Islam) yang bersifat melengkapi, memperluas penafsiran terhadap ketentuan didalamnya, membandingkan dengan peradilan agama, fatwa ulama maupun perbandingan dengan Negara lain.
Tujuan Kompilasi Hukum secara umum adalah untuk :
• Mempermudah pencarian, penggunaan dan pemahaman.
• Melengkapi Undang-Undang/Peraturan Perundangan yang tidak lengkap, selalu ketinggalan dinamika masyarakat
• Memperluas penafsiran dari kitab-kitab, madzhab-madzhab yang lain, membandingkan dengan yurisprudensi dan membandingkan dengan negara lain
konkordansi
pasal mengenai hukum Indonesia yg harus disamakan dng hukum di Belanda
konsesi
izin dr pemerintah yg diberikan kpd perorangan/perusahaan untuk melakukan pekerjaan yg menguntungkanmasyarakat umum
konsultan
orang yg dimintai nasihat hukum
Konsiliasi
Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui suatu musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral
Konstitusi
Undang-Undang Dasar. Bila tertulis seperti di Indonesia (UUD 1945) ataupun tidak tertulis seperti di Inggris
Konstitusional
Sesuai dengan konstitusi
Korupsi
Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri
Kredit
Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yeng mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
Kreditur
Individu maupun badan hukum yang memiliki tagihan atau piutang terhadap debitur
Kuasa
Kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu
Kuasa Hukum
Pengacara yang diberi kuasa oleh kliennya untuk melakukan tindakan hukum atas nama klienya
Kudeta (Coup d’etat, Perancis)
perebutan kekuasaan pemerintahan
Biasanya pemberontakan atau pihak militer yang banyak melakukan kudeta atas pemerintah yang sah atau berkuasa. pada ketika itu
kualifikasi fakta
penggolongan/pembagian sekelompok fakta dl peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu ataulebih peristiwa hukum berdasarkan kategori hukum, kaidah-kaidah hukum dan sistem hukum yg seharusnya berlaku
kualifikasi hukum
penggolongan/pembagian seluruh kaidah hukum ke dl pengelompokkan/pembidangan kategorihukum tertentu yg telah ditetapkan sebelumnya
KUHD
Kitab Undang-undang Hukum Dagang
KUHAP
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Undang-undang No. 8 tahun 1981, tanggal 31 Desember 1981
KUHP
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
kwasi
pura-pura, seolah-olah, semu
L
Laporan
Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana
land rente
sistem sewa tanah yg dipopulerkan Raffles
Leasing
Suatu kegiatan pembiayaan lewat penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (debitur atau lessee) untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala yang disertai atau tanpa disertai dengan hak pilih (hak opsi) dari perusahaan (debitur atau lessee) untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan di akhir masa leasing atau memperpanjang jangka waktu leasing tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama
Legalisasi
Pengesahan, keterangan kebenaran
Legal Standing
Hak gugat organisasi
legalitas
kesahan
Legislasi
Proses pembuatan Undang-Undang di Indonesia terdiri dari perencanaan, pengajuan RUU ke DPR, pembahasan di DPR, persetujuan antara DPR dengan Presiden, pengesahan oleh DPR, serta pengundangan dan pengumuman oleh Pemerintah
Legislatif
Kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan undang-undang
legitimitas
keterangan yg mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah benar-benar orang ygdimaksud; kesahan; kebenaran; identitas; / pernyataan yg sah menurut undang-undang atau sesuai dng undang-undang; pengesahan
Lembaga Arbitrase
Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa
leeway
jalan hukum (ing)
Lessee
Yang menyewa barang modal
Lessor
Yang menyewakan barang modal
leviraatshuwelijk
ganti tikar, di daerah-daerah tertentu seorang kakak diharuskan kawin dng janda dari adiknya yg telahmeninggal dunia yg tidak mempunyai anak
lex fori
hukum di tempat gugatan dimasukkan dan diterima
Limitatif
Terbatas
Locus delicti
Tempat terjadinya kejahatan
landreform merombak kembali struktur hukum pertanahan lama dan membangun struktur pertanahan baru
lisensi
surat izin untuk mengangkut barang dagangan; / surat izin usaha
local law
municipal law
Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana
land rente
sistem sewa tanah yg dipopulerkan Raffles
Leasing
Suatu kegiatan pembiayaan lewat penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (debitur atau lessee) untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala yang disertai atau tanpa disertai dengan hak pilih (hak opsi) dari perusahaan (debitur atau lessee) untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan di akhir masa leasing atau memperpanjang jangka waktu leasing tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama
Legalisasi
Pengesahan, keterangan kebenaran
Legal Standing
Hak gugat organisasi
legalitas
kesahan
Legislasi
Proses pembuatan Undang-Undang di Indonesia terdiri dari perencanaan, pengajuan RUU ke DPR, pembahasan di DPR, persetujuan antara DPR dengan Presiden, pengesahan oleh DPR, serta pengundangan dan pengumuman oleh Pemerintah
Legislatif
Kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan undang-undang
legitimitas
keterangan yg mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah benar-benar orang ygdimaksud; kesahan; kebenaran; identitas; / pernyataan yg sah menurut undang-undang atau sesuai dng undang-undang; pengesahan
Lembaga Arbitrase
Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa
leeway
jalan hukum (ing)
Lessee
Yang menyewa barang modal
Lessor
Yang menyewakan barang modal
leviraatshuwelijk
ganti tikar, di daerah-daerah tertentu seorang kakak diharuskan kawin dng janda dari adiknya yg telahmeninggal dunia yg tidak mempunyai anak
lex fori
hukum di tempat gugatan dimasukkan dan diterima
Limitatif
Terbatas
Locus delicti
Tempat terjadinya kejahatan
landreform merombak kembali struktur hukum pertanahan lama dan membangun struktur pertanahan baru
lisensi
surat izin untuk mengangkut barang dagangan; / surat izin usaha
local law
municipal law
M
maatschap
suatu bentuk kerja sama yg paling sederhana dan paling tidak mengikat
mahkamah
pengadilan
majelis
dewan; badan; persidangan; rapat; sidang publik
makelar
badan perantara dl perdagangan yg bertindak untuk dan atas nama si penyuruh dan menerima upah untukpekerjaan tsb
Mazhab
Aliran berpikir
Mediasi
Kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator yang netral
Misbruik van recht
penyalahgunaan hak yang dianggap terjadi apabila seseorang menggunakan haknya bertentangan dengan tujuan diberikan hak itu atau bertentangan dengan tujuan masyarakat
Mogok Kerja
Tindakan buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama atau oleh serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan
Monopoli
Kondisi suatu pasar dimana hanya satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha yang menguasai produksi atau pemasaran barang atau jasa
monster roll daftar resmi dr awak kapal, berikut ketentuan pangkat, gaji, kedudukan, masa ikatan dinas (hubungankerja), dsb
municipal law
hukum yg berlaku di kota praja; hukum lokal
suatu bentuk kerja sama yg paling sederhana dan paling tidak mengikat
mahkamah
pengadilan
majelis
dewan; badan; persidangan; rapat; sidang publik
makelar
badan perantara dl perdagangan yg bertindak untuk dan atas nama si penyuruh dan menerima upah untukpekerjaan tsb
Mazhab
Aliran berpikir
Mediasi
Kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator yang netral
Misbruik van recht
penyalahgunaan hak yang dianggap terjadi apabila seseorang menggunakan haknya bertentangan dengan tujuan diberikan hak itu atau bertentangan dengan tujuan masyarakat
Mogok Kerja
Tindakan buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama atau oleh serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan
Monopoli
Kondisi suatu pasar dimana hanya satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha yang menguasai produksi atau pemasaran barang atau jasa
monster roll daftar resmi dr awak kapal, berikut ketentuan pangkat, gaji, kedudukan, masa ikatan dinas (hubungankerja), dsb
municipal law
hukum yg berlaku di kota praja; hukum lokal
N
nadzir
kelompok orang/badan hukum yg diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf
natuurlijke
seharusnya, sewajarnya, semestinya
negara teritorial
negara yg mempunyai kawasan dng batas-batas yg jelas dirumuskan menurut hukum
niaga
kegiatan-kegiatan yg teratur dan berkelanjutan dl melayani kebutuhan-kebutuhan umum atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekaligus mencipta dan memperoleh pendapatan
noodweer exces
pembelaan yg melampaui batas
noodzakelijke deelneming
ada perbuatan-perbuatan yg dapat dihukum yg menurut perumusan delik hanya dapatdilaksanakan oleh dua orang atau lebih bersama-sama
norma
jabaran suatu perbuatan hukum dp penguasa administrasi negara untuk membuat suatu ketentuan/undang-undang mempunyai isi yg konkret, praktis, dan dapat diterapkan menurut keadaan, waktu, dan tempat tertentu
novelles
himpunan penjelasan atau komentar atas_codex_dl kodifikasi Justinianus (Corpus Iuris Civilis)
null avoid by laws
batal demi hukum
kelompok orang/badan hukum yg diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf
natuurlijke
seharusnya, sewajarnya, semestinya
negara teritorial
negara yg mempunyai kawasan dng batas-batas yg jelas dirumuskan menurut hukum
niaga
kegiatan-kegiatan yg teratur dan berkelanjutan dl melayani kebutuhan-kebutuhan umum atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekaligus mencipta dan memperoleh pendapatan
noodweer exces
pembelaan yg melampaui batas
noodzakelijke deelneming
ada perbuatan-perbuatan yg dapat dihukum yg menurut perumusan delik hanya dapatdilaksanakan oleh dua orang atau lebih bersama-sama
norma
jabaran suatu perbuatan hukum dp penguasa administrasi negara untuk membuat suatu ketentuan/undang-undang mempunyai isi yg konkret, praktis, dan dapat diterapkan menurut keadaan, waktu, dan tempat tertentu
novelles
himpunan penjelasan atau komentar atas_codex_dl kodifikasi Justinianus (Corpus Iuris Civilis)
null avoid by laws
batal demi hukum
O
Objek hukum
segala sesuatu yang bermamfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum, contoh benda/barang (segala barang dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.
Onrechmatigedaad
(perbuatan melawan hukum) contohnya ingkar janji dalam lapangan hukum perikatan (perdata) atau membunuh melanggar hukum pidana
ontdekking
penemuan
onteigening
pencabutan hak milik, merampas suatu benda untuk memerintah demi kepentingan umum, dng pemberianganti rugi melalui pengadilan
ontvankelijk
dapat diterima
ontwerp
rancangan, rencana
ordonansi
peraturan-peraturan pd zaman Hindia Belanda
otorisasi
kekuasaan penuh; izin dr atas
Ombudsman
Lembaga yang secara independen berwenang melakukan klarifikasi, monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi publik oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan
Operating Leasing
Jenis leasing dimana di akhir masa leasing tidak diberikan hak pilih (opsi) bagi lessee untuk membeli barang leasing tersebut
segala sesuatu yang bermamfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum, contoh benda/barang (segala barang dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.
Onrechmatigedaad
(perbuatan melawan hukum) contohnya ingkar janji dalam lapangan hukum perikatan (perdata) atau membunuh melanggar hukum pidana
ontdekking
penemuan
onteigening
pencabutan hak milik, merampas suatu benda untuk memerintah demi kepentingan umum, dng pemberianganti rugi melalui pengadilan
ontvankelijk
dapat diterima
ontwerp
rancangan, rencana
ordonansi
peraturan-peraturan pd zaman Hindia Belanda
otorisasi
kekuasaan penuh; izin dr atas
Ombudsman
Lembaga yang secara independen berwenang melakukan klarifikasi, monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi publik oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan
Operating Leasing
Jenis leasing dimana di akhir masa leasing tidak diberikan hak pilih (opsi) bagi lessee untuk membeli barang leasing tersebut
P
PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha
pajak
iuran kpd negara yg terutang oleh yg wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dng tidakmendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung;
pandecta
himpunan pendapat dr ahli-ahli hukum Romawi yg terkenal dl kodifikasi Justinianus (Corpus Iuris Civilis)
panitera
seseorang yg bertugas mencatat dan mengurusi urusan/berkas-berkas persidangan perceraian
pasal
bagian dr bab; artikel dl undang-undang; / al; perkara
pelaku
setiap subjek hukum, baik perorangan maupun organisasi, badan atau lembaga hukum, perusahaan dsb
Pelanggaran Berat HAM
Pembunuhan masal atau genocide, pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extrajudicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination)
Pemberi Fidusia
Orang atau badan hukum pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia
Pemberian Kuasa
Suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan
Penahanan
Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP
Penangkapan
Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan
Penanggungan (Borgtocht)
Jeminan yang diberikan pihak ketiga untuk kepentingan kreditur untuk memenuhi utang pihak debitur apabila debitur sendiri tidak memenuhi kewajibannya
Penataan ruang
Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
Pengadilan Agama
Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah; yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Waqaf dan Shadaqoh
Pengadilan Hak Asasi Manusia
Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
Pengadilan Hubungan Industrial
Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial
Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara korupsi
penahanan
penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dngpenetapannya berdasarkan undang-undang yg berlaku
penangkapan
suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwaapabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan sesuai dng aturan undang-undang
penasihat hukum
orang yg memenuhi syarat untuk memberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang
penetapan
perbuatan hukum sepihak yg bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa(negara) yg berwenang dan berwajib
pengacara
seseorang yg bertindak dl suatu perkara untuk membela kepentingan yg berperkara, dl perkara perdata untuktergugat/penggugat dan dl perkara pidana untuk terdakwa
pengaduan
pemberitahuan disertai permintaan dr pihak yg berkepentingan kpd pejabat yg berwenang untuk menindakorang yg telah melakukan tindak pidana aduan yg merugikannya menurut hukum yg berlaku
penggeledahan
tindakan penyelidik untuk melakukan pemeriksaan pd sesuai yg dicurigai dapat menjadi bukti dipersidangan
Pengadilan Militer
Pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer
Pengadilan Pajak
Pengadilan yang memiliki yurisdiksi penyelesaian sengketa pajak
Pengadilan Niaga
Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan kepailitan, hak atas kekayaan intelektual, serta sengketa perniagaan lain yang ditentukan oleh undang-undang
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara warganegara dengan pejabat tata usaha Negara
Pengaduan
Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya
Pengampuan
Keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum
Penyelidik
Pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan rangkaian tindakan untuk mencari bukti-bukti permulaan tentang dugaan telah terjadinya sebuah tindak pidana (penyelidikan)
Penyelidikan
Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP)
Penyelidikan (UU Pengadilan HAM)
Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM
peninjauan kembali (PK)
upaya hukum setelah adanya putusan dr Pengadilan Tingkat Kasasi disertai dng pendapatjika adanya kekhilafan hakim dl penerapan suatu putusan atau adanya bukti-bukti baru/novum yg belum pernah disampaikan dl persidangan (tingkat pertama, banding atau kasasi)
Penyidik
Pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu) yang melakukan rangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya sebuath kejahatan guna membuat semakin terang kejahatannya, dan mencari tersangka
Penyidikan (Hukum Acara Pidana)
Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan tersangka dan saksi dengan atau tanpa penangkapan atau penahanan
Perbuatan hukum
setiap perbuatan hukum atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum, misalnya jual beli, sewa menyewa, dll
Perbuatan hukum bersegi satu
perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja misalnya pemberian wasiat, dll
Perbuatan hukum bersegi dua
perbuatan hukum yang dilakukandua pihak atau lebih, misalnya perjanjian jual beli, dll
Perda
Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
Perdagangan perempuan
Tindak pidana yang bertujuan melakukan eksploitasi untuk mencari keuntungan materi maupun non-materi dengan cara melacurkan perempuan/anak, memaksa menjadi pekerja, melalui tindakan pemerasan, penipuan, dan ancaman yang memanfaatkan fisik, seksual/reproduksi tenaga, atau kemampuan oleh pihak lain secara sewenang-wenang
Perikatan
Hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak
Peristiwa hukum
semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum, misaln perkawinan atau pria dan wanita sehingga menimbulkan akibat hukum yang diatur oleh yaitu hak dan kewajiban masing-masing
Perjanjian
Tindakan hukum para pihak yang mengikat mereka secara hukum untuk melakukan isi
Perjanjian Kerja
Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak
Perjanjian Kerja Bersama
Perjanjian yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak hasil perundingan antara serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu
Perjanjian mengenai hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu atau tidak dibatasi oleh selesainya suatu pekerjaan
Perjanjian Penempatan
Perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan TKI Swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di Negara tujuan
Perkawinan Campur
Perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia
Persaingan Usaha Tidak Sehat
Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha
Perselisihan Hubungan Industrial
Perbedaan pendapat yang mengaibatkan adanya pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh karena adanya: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan serikat buruh
Perselisihan Hak
Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
Perselisihan Kepentingan
Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak
Perselisihan antar Serikat Pekerja
Perselisihan antara serikat pekerja/buruh dengan serikat pekerja/buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan
Perundingan Bipartit
Perundingan dua pihak antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
Petitum
Tuntutan atau permohonan dari penggugat yang termuat pada akhir surat gugatan
Piutang
Hak untuk menerima pembayaran
Posita
Uraian mengenai kejadian atau kronologis yang menjadi alasan gugatan
Praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence)
Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dimajukan ke hadapan sidang pengadilan diasumsikan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
publiek recht
hukum publik, hukum yang mengatur tentang kepentingan umum dan hubungannya dengan pemerintah
Praperadilan
Persidangan oleh pengadilan negeri untuk menguji sah tidaknya tindakan penangkapan dan atau penahanan. Pengadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan
Putusan Pengadilan
Putusan Hakim yang menyelesaikan perkara
Putusan Provisi
Biasa dikeluarkan hakim untuk mencegah tergugat melakukan pelanggaran yang diduga lebih lanjut selama persidangan
Putusan Sela
Putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum dimulainya pemeriksaan pokok
Putusan Verstek
Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa (dalam perkara pidana) atau salah satu pihak (dalam perkara perdata)
Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha
pajak
iuran kpd negara yg terutang oleh yg wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dng tidakmendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung;
pandecta
himpunan pendapat dr ahli-ahli hukum Romawi yg terkenal dl kodifikasi Justinianus (Corpus Iuris Civilis)
panitera
seseorang yg bertugas mencatat dan mengurusi urusan/berkas-berkas persidangan perceraian
pasal
bagian dr bab; artikel dl undang-undang; / al; perkara
pelaku
setiap subjek hukum, baik perorangan maupun organisasi, badan atau lembaga hukum, perusahaan dsb
Pembunuhan masal atau genocide, pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extrajudicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination)
Pemberi Fidusia
Orang atau badan hukum pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia
Pemberian Kuasa
Suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan
Penahanan
Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP
Penangkapan
Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan
Penanggungan (Borgtocht)
Jeminan yang diberikan pihak ketiga untuk kepentingan kreditur untuk memenuhi utang pihak debitur apabila debitur sendiri tidak memenuhi kewajibannya
Penataan ruang
Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
Pengadilan Agama
Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah; yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Waqaf dan Shadaqoh
Pengadilan Hak Asasi Manusia
Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
Pengadilan Hubungan Industrial
Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial
Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara korupsi
penahanan
penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dngpenetapannya berdasarkan undang-undang yg berlaku
penangkapan
suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwaapabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan sesuai dng aturan undang-undang
penasihat hukum
orang yg memenuhi syarat untuk memberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang
penetapan
perbuatan hukum sepihak yg bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa(negara) yg berwenang dan berwajib
pengacara
seseorang yg bertindak dl suatu perkara untuk membela kepentingan yg berperkara, dl perkara perdata untuktergugat/penggugat dan dl perkara pidana untuk terdakwa
pengaduan
pemberitahuan disertai permintaan dr pihak yg berkepentingan kpd pejabat yg berwenang untuk menindakorang yg telah melakukan tindak pidana aduan yg merugikannya menurut hukum yg berlaku
penggeledahan
tindakan penyelidik untuk melakukan pemeriksaan pd sesuai yg dicurigai dapat menjadi bukti dipersidangan
Pengadilan Militer
Pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer
Pengadilan Pajak
Pengadilan yang memiliki yurisdiksi penyelesaian sengketa pajak
Pengadilan Niaga
Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan kepailitan, hak atas kekayaan intelektual, serta sengketa perniagaan lain yang ditentukan oleh undang-undang
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara warganegara dengan pejabat tata usaha Negara
Pengaduan
Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya
Pengampuan
Keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum
Penyelidik
Pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan rangkaian tindakan untuk mencari bukti-bukti permulaan tentang dugaan telah terjadinya sebuah tindak pidana (penyelidikan)
Penyelidikan
Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP)
Penyelidikan (UU Pengadilan HAM)
Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM
peninjauan kembali (PK)
upaya hukum setelah adanya putusan dr Pengadilan Tingkat Kasasi disertai dng pendapatjika adanya kekhilafan hakim dl penerapan suatu putusan atau adanya bukti-bukti baru/novum yg belum pernah disampaikan dl persidangan (tingkat pertama, banding atau kasasi)
Penyidik
Pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu) yang melakukan rangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya sebuath kejahatan guna membuat semakin terang kejahatannya, dan mencari tersangka
Penyidikan (Hukum Acara Pidana)
Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan tersangka dan saksi dengan atau tanpa penangkapan atau penahanan
Perbuatan hukum
setiap perbuatan hukum atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum, misalnya jual beli, sewa menyewa, dll
Perbuatan hukum bersegi satu
perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja misalnya pemberian wasiat, dll
Perbuatan hukum bersegi dua
perbuatan hukum yang dilakukandua pihak atau lebih, misalnya perjanjian jual beli, dll
Perda
Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
Perdagangan perempuan
Tindak pidana yang bertujuan melakukan eksploitasi untuk mencari keuntungan materi maupun non-materi dengan cara melacurkan perempuan/anak, memaksa menjadi pekerja, melalui tindakan pemerasan, penipuan, dan ancaman yang memanfaatkan fisik, seksual/reproduksi tenaga, atau kemampuan oleh pihak lain secara sewenang-wenang
Perikatan
Hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak
Peristiwa hukum
semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum, misaln perkawinan atau pria dan wanita sehingga menimbulkan akibat hukum yang diatur oleh yaitu hak dan kewajiban masing-masing
Perjanjian
Tindakan hukum para pihak yang mengikat mereka secara hukum untuk melakukan isi
Perjanjian Kerja
Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak
Perjanjian Kerja Bersama
Perjanjian yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak hasil perundingan antara serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu
Perjanjian mengenai hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu atau tidak dibatasi oleh selesainya suatu pekerjaan
Perjanjian Penempatan
Perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan TKI Swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di Negara tujuan
Perkawinan Campur
Perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia
Persaingan Usaha Tidak Sehat
Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha
Perselisihan Hubungan Industrial
Perbedaan pendapat yang mengaibatkan adanya pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh karena adanya: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan serikat buruh
Perselisihan Hak
Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
Perselisihan Kepentingan
Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak
Perselisihan antar Serikat Pekerja
Perselisihan antara serikat pekerja/buruh dengan serikat pekerja/buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan
Perundingan Bipartit
Perundingan dua pihak antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
Petitum
Tuntutan atau permohonan dari penggugat yang termuat pada akhir surat gugatan
Piutang
Hak untuk menerima pembayaran
Posita
Uraian mengenai kejadian atau kronologis yang menjadi alasan gugatan
Praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence)
Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dimajukan ke hadapan sidang pengadilan diasumsikan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
publiek recht
hukum publik, hukum yang mengatur tentang kepentingan umum dan hubungannya dengan pemerintah
Praperadilan
Persidangan oleh pengadilan negeri untuk menguji sah tidaknya tindakan penangkapan dan atau penahanan. Pengadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan
Putusan Pengadilan
Putusan Hakim yang menyelesaikan perkara
Putusan Provisi
Biasa dikeluarkan hakim untuk mencegah tergugat melakukan pelanggaran yang diduga lebih lanjut selama persidangan
Putusan Sela
Putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum dimulainya pemeriksaan pokok
Putusan Verstek
Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa (dalam perkara pidana) atau salah satu pihak (dalam perkara perdata)
Q
question of law
hukum atas fakta-fakta
Qua
selaku, sebagai
Quitantie
kwitansi, tanda bukti pembayaran
Quitantie aan toonder
surat perintah dari orang yang menandatangani surat itu untuk membayarkan sejumlah uang kepada si pembawa surat itu
Quitte
lunas, tidak ada tagihan antara yang suatu dengan yang lain
Quotatie
penetapan rata-rata dari suatu bagian yang terpisah
Quotiseren
membagi sama rata
Quotum
jatah, bagian yang telah diperuntukkannya atau bagian yang seharusnya diterima
Quo vadis
pergi kemana
Q.q
qualita qua; dalam kedudukan sebagai
hukum atas fakta-fakta
Qua
selaku, sebagai
Quitantie
kwitansi, tanda bukti pembayaran
Quitantie aan toonder
surat perintah dari orang yang menandatangani surat itu untuk membayarkan sejumlah uang kepada si pembawa surat itu
Quitte
lunas, tidak ada tagihan antara yang suatu dengan yang lain
Quotatie
penetapan rata-rata dari suatu bagian yang terpisah
Quotiseren
membagi sama rata
Quotum
jatah, bagian yang telah diperuntukkannya atau bagian yang seharusnya diterima
Quo vadis
pergi kemana
Q.q
qualita qua; dalam kedudukan sebagai
R
rechtsgroep
golongan hukum
rechtsgrond alasan;
dasar hukum yg dipakai hakim dl memberi keputusan
rechtsorde tertib/tata hukum
keadaan dl masyarakat seperti yg dikehendaki dan menjadi tujuan hukum dan segalasesuatunya sesuai dan selalu didasarkan pd hukum
rechtspositie
penegasan umum dl hukum administrasi yg khusus diterapkan pd hubungan kerja atau hubungankedinasan dr pegawai pemerintah
rechtsregel
aturan hukum
rechtsvermoeden
dugaan hukum; kesimpulan yg ditarik undang-undag dr peristiwa-peristiwa yg telah terbukti
rechtvinding
menemukan aturan hukum yg sesuai untuk suatu peristiwa tertentu, dng cara penyelidikan yg sistematisthd aturan-aturan ini dl hubungannya satu sama lain; / pesialisasi dl pembuatan hukum dl hubungan yg lebih luas merupakan pekerjaan ahli hukum
recidive
mengulangi perbuatan pidana yg sama setelah dipidana oleh hakim; / kadaan yg memberatkan hukuman
regulasi pengaturan
menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang
Rehabilitasi
Hak seseorang untuk mendapat pemulihan nama baik karena proses hukum tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena terjadi kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan
Reparasi
Upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM kembali ke kondisinya sebelum pelanggaran HAM tersebut terjadi pada dirinya. Pemulihan ini menyangkut kondisi fisik, psikis, harta benda, atau hak-hak/status sosial politik korban yang dirusak atau dirampas
Replik
Tanggapan balasan penggugat (dalam kasus perdata) atau jaksa penuntut umum (dalam kasus pidana) atas jawaban dari tergugat atau pembelaan terdakwa
Restitusi
Ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, dapat berupa pengembalian hak milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu
remission
potongan atau pengurangan masa hukuman
rencana
salah satu bentuk dr perbuatan hukum administrasi negara yg menciptakan hubungan hukum (yg mengikat)antara penguasa dan warga; seperangkat tindakan-tindakan yg terpadu dng tujuan menciptakan ketertiban
renvoi
hukum perdata internasional
resiprositas
timbal balik, pembalasan
rukyat hilal
perihal melihat bulan untuk menentukan mulai masuknya bulan Ramadhan dan masuknya bulan Syawal
golongan hukum
rechtsgrond alasan;
dasar hukum yg dipakai hakim dl memberi keputusan
rechtsorde tertib/tata hukum
keadaan dl masyarakat seperti yg dikehendaki dan menjadi tujuan hukum dan segalasesuatunya sesuai dan selalu didasarkan pd hukum
rechtspositie
penegasan umum dl hukum administrasi yg khusus diterapkan pd hubungan kerja atau hubungankedinasan dr pegawai pemerintah
rechtsregel
aturan hukum
rechtsvermoeden
dugaan hukum; kesimpulan yg ditarik undang-undag dr peristiwa-peristiwa yg telah terbukti
rechtvinding
menemukan aturan hukum yg sesuai untuk suatu peristiwa tertentu, dng cara penyelidikan yg sistematisthd aturan-aturan ini dl hubungannya satu sama lain; / pesialisasi dl pembuatan hukum dl hubungan yg lebih luas merupakan pekerjaan ahli hukum
recidive
mengulangi perbuatan pidana yg sama setelah dipidana oleh hakim; / kadaan yg memberatkan hukuman
regulasi pengaturan
menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang
Rehabilitasi
Hak seseorang untuk mendapat pemulihan nama baik karena proses hukum tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena terjadi kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan
Reparasi
Upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM kembali ke kondisinya sebelum pelanggaran HAM tersebut terjadi pada dirinya. Pemulihan ini menyangkut kondisi fisik, psikis, harta benda, atau hak-hak/status sosial politik korban yang dirusak atau dirampas
Replik
Tanggapan balasan penggugat (dalam kasus perdata) atau jaksa penuntut umum (dalam kasus pidana) atas jawaban dari tergugat atau pembelaan terdakwa
Restitusi
Ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, dapat berupa pengembalian hak milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu
remission
potongan atau pengurangan masa hukuman
rencana
salah satu bentuk dr perbuatan hukum administrasi negara yg menciptakan hubungan hukum (yg mengikat)antara penguasa dan warga; seperangkat tindakan-tindakan yg terpadu dng tujuan menciptakan ketertiban
renvoi
hukum perdata internasional
resiprositas
timbal balik, pembalasan
rukyat hilal
perihal melihat bulan untuk menentukan mulai masuknya bulan Ramadhan dan masuknya bulan Syawal
S
Saksi
orang yang melihat, mengetahui, mendengar, mengalami sendiri suatu peristiwa atau kejadian,/ rang ang memberikan keterangan dimuka pengadilan untuk kepentingan jaksa atau terdakwa, /orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntut dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri. Dalam memberikan keterangan dimuka pengadilan seorang saksi harus disumpah menurut agamanya supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.
Saksi diluar yuridiksi (rogatoire commissie, Belanda)
permintaan untuk mendengar saksi atau saksi yang berdomisili diluar wilayah hukum pengadilan dimana perkara itu sedang diperiksa
Saksi de auditu (Latin)
keerangan atau pernyataan saksi hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain
Saksi yang memberatkan (a charge, Perancis)
saksi yang memberatkan terdakwa di pengadilan
Saksi yang meringankan (a de charge, Perancis)
saksi yang meringankan terdakwa di pengadilan
Sanksi (sanctio, Latin, sanctie, Belanda)
ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, UU, norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaa (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim. Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan dimuka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (van rechtwege) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.
Sale and Lease Back
Jenis leasing dimana barang modal berasal dari lessee sendiri, kemudian barang tersebut dijual kepada lessor (pemberi dana) dan selanjutnya lessor menyewakan barang tersebut kepada lessee kembali, yang biasanya digunakan jenis financial leasing
Sertifikat
Surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan
Serikat Buruh
Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Anggota Serikat Buruh minimal 10 orang
Staatsblad
Lembar Negara
Standing
Hak orang perorangan ataupun kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat
orang yang melihat, mengetahui, mendengar, mengalami sendiri suatu peristiwa atau kejadian,/ rang ang memberikan keterangan dimuka pengadilan untuk kepentingan jaksa atau terdakwa, /orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntut dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri. Dalam memberikan keterangan dimuka pengadilan seorang saksi harus disumpah menurut agamanya supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.
Saksi diluar yuridiksi (rogatoire commissie, Belanda)
permintaan untuk mendengar saksi atau saksi yang berdomisili diluar wilayah hukum pengadilan dimana perkara itu sedang diperiksa
Saksi de auditu (Latin)
keerangan atau pernyataan saksi hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain
Saksi yang memberatkan (a charge, Perancis)
saksi yang memberatkan terdakwa di pengadilan
Saksi yang meringankan (a de charge, Perancis)
saksi yang meringankan terdakwa di pengadilan
Sanksi (sanctio, Latin, sanctie, Belanda)
ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, UU, norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaa (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim. Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan dimuka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (van rechtwege) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.
Sale and Lease Back
Jenis leasing dimana barang modal berasal dari lessee sendiri, kemudian barang tersebut dijual kepada lessor (pemberi dana) dan selanjutnya lessor menyewakan barang tersebut kepada lessee kembali, yang biasanya digunakan jenis financial leasing
Sertifikat
Surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan
Serikat Buruh
Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Anggota Serikat Buruh minimal 10 orang
Staatsblad
Lembar Negara
Standing
Hak orang perorangan ataupun kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat
T
tahkim
perihal menjadikan hakim; / eputusan (pertimbangan)
talak
perceraian dl hukum Islam atas kehendak suami
tanah gogolan
tanah kepunyaan bersama dr warga desa yg pertama-tama menduduki lingkungan tanah tsb
Teori Domein Raffles
ketentuan mengenai kekuasaan bangsawan Inggris atas tanah, orang biasa hanya dapat menyewatanah tsb
The Foreign Court Theory (FCT)
hakim suatu negara bertindak seolah-olah sbg forum/pengadilan asing untukmemutuskan suatu perkara sesuai dng cara yg digunakan forum/pengadilan asing (ing)
tuntut
menuntut menggugat (untuk dijadikan perkara); membawa atau mengadu ke pengadilan; tuntutan sesuatu yg dituntut; gugatan; dakwaan;
Terdakwa
Seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan
Tersangka
Seseorang yangd disangka melakukan tindak pidana atas dasar bukti permulaan yang cukup. Sebutan tersangka dipakai biasanya setelah polisi dan jaksa penuntut umum telah melakukan penyidikan terhadapnya
Tertangkap tangan
Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu
Tunjangan Tetap
Tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya dan diberikan dengan tidak dipengaruhi jumlah kehadiran
Tunjangan Tidak tetap
Tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini hanya diberikan bila buruh masuk bekerja
perihal menjadikan hakim; / eputusan (pertimbangan)
talak
perceraian dl hukum Islam atas kehendak suami
tanah gogolan
tanah kepunyaan bersama dr warga desa yg pertama-tama menduduki lingkungan tanah tsb
Teori Domein Raffles
ketentuan mengenai kekuasaan bangsawan Inggris atas tanah, orang biasa hanya dapat menyewatanah tsb
The Foreign Court Theory (FCT)
hakim suatu negara bertindak seolah-olah sbg forum/pengadilan asing untukmemutuskan suatu perkara sesuai dng cara yg digunakan forum/pengadilan asing (ing)
tuntut
menuntut menggugat (untuk dijadikan perkara); membawa atau mengadu ke pengadilan; tuntutan sesuatu yg dituntut; gugatan; dakwaan;
Terdakwa
Seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan
Tersangka
Seseorang yangd disangka melakukan tindak pidana atas dasar bukti permulaan yang cukup. Sebutan tersangka dipakai biasanya setelah polisi dan jaksa penuntut umum telah melakukan penyidikan terhadapnya
Tertangkap tangan
Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu
Tunjangan Tetap
Tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya dan diberikan dengan tidak dipengaruhi jumlah kehadiran
Tunjangan Tidak tetap
Tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini hanya diberikan bila buruh masuk bekerja
U
Upah
Hak pekerja/buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan
Upah Lembur
Upah yang diberikan ketika buruh bekerja melebihi waktu kerja yang telah diatur dalam peraturan perburuhan yaitu lebih dari 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dan 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau jumlah akumulasi kerjanya lebih dari 40 jam seminggu
Upah Minimum
Upah yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota atas usulan Dewan Pengupahan berdasarkan penghitungan minimum kebutuhan hidup perbulan
ulayat
milik bersama
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yg dimuat dl Undang-undangRepublik Indonesia No. 5 tahun 1960
unifikasi
penyatuan
Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)
Upah yang besarannya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing kota, atau kabupaten berdasarkan penghitungan kebutuhan minimum
Upah Minimum Provinsi (UMP)
Upah yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing provinsi bedasarkan penghitungan kebutuhan minimum
Upah Pokok
Upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan, dan besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
Upaya Hukum
Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang
Hak pekerja/buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan
Upah Lembur
Upah yang diberikan ketika buruh bekerja melebihi waktu kerja yang telah diatur dalam peraturan perburuhan yaitu lebih dari 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dan 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau jumlah akumulasi kerjanya lebih dari 40 jam seminggu
Upah Minimum
Upah yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota atas usulan Dewan Pengupahan berdasarkan penghitungan minimum kebutuhan hidup perbulan
ulayat
milik bersama
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yg dimuat dl Undang-undangRepublik Indonesia No. 5 tahun 1960
unifikasi
penyatuan
Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)
Upah yang besarannya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing kota, atau kabupaten berdasarkan penghitungan kebutuhan minimum
Upah Minimum Provinsi (UMP)
Upah yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing provinsi bedasarkan penghitungan kebutuhan minimum
Upah Pokok
Upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan, dan besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
Upaya Hukum
Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang
V
vergelding
pembalasan, mengenai dasar hukum pidana dan penghalalan hukuman yg lebih ditekankan pd balasannya
verifikasi
pemeriksaan dan penelitian untuk meneliti kebenaran suatu hal
verkregen rechten
hak yg diperoleh seseorang; / k ahli waris atau penerima_legaat_
veroordeling
penghukuman
visum et repertum
laporan dr para ahli di bidang kehakiman, khusus laporan tentang pemeriksaan oleh para dokter, dandl perkara pidana
voorschot
pembayaran di muka, penyimpanan, sejumlah uang yg dikehendaki oleh pengacara dari kliennya sbg uangmuka dari honorarium yg akan diterimanya kemudian; / nyetoran terlebih dahulu kpd panitera dr pengadilan untuk menutup ongkos kepaniteraan yg mungkin terjadi dan untuk menutupi rupa-rupa pengeluaran
vorfrage
persoalan pendahuluan
pembalasan, mengenai dasar hukum pidana dan penghalalan hukuman yg lebih ditekankan pd balasannya
verifikasi
pemeriksaan dan penelitian untuk meneliti kebenaran suatu hal
verkregen rechten
hak yg diperoleh seseorang; / k ahli waris atau penerima_legaat_
veroordeling
penghukuman
visum et repertum
laporan dr para ahli di bidang kehakiman, khusus laporan tentang pemeriksaan oleh para dokter, dandl perkara pidana
voorschot
pembayaran di muka, penyimpanan, sejumlah uang yg dikehendaki oleh pengacara dari kliennya sbg uangmuka dari honorarium yg akan diterimanya kemudian; / nyetoran terlebih dahulu kpd panitera dr pengadilan untuk menutup ongkos kepaniteraan yg mungkin terjadi dan untuk menutupi rupa-rupa pengeluaran
vorfrage
persoalan pendahuluan
W
Wanprestasi
Cidera janji. Dikatakan wanprestasi apabila: tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, memenuhi kerwajibannya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan
wakaf
suatu yayasan yg didirikan berdasarkan keagamaan (Islam) untuk memelihara/mengurus mesjid yg telahdisumbangkan untuk kepentingan umum;
wakif
pihak yg mewakafkan tanah miliknya
wasiat
suatu akta yg memuat pernyataan dr seseorang tentang yg dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal
waris (ahli waris)
orang yg berhak menerima harta peninggalan atau pusaka seseorang yg telah meninggal; orang ygberhak mewaris;
warisan
harta peninggalan berupa barang-barang atau hutang-hutang dari orang yg meninggal yg seluruhnya atausebagian ditinggalkan/diberikan kpd para ahli waris atau orang-orang yg telah ditetapkan menurut surat wasiat; pewaris orang yg mewariskan
wederechtelijk
bertentangan dng hukum/melawan hukum, bertentangan dng aturan hukum (tertulis atau tidak tertulis),juga tanpa hak (sendiri). Dl Kitab Undang-undang Hukum Pidana "melawan hukum" (wederechtelijk) kadang-kadang secara tersendiri disyaratkan di samping "dng sengaja" (opzettelijk). Dl banyak hal "melawan hukum" itu ada pd delik, kadang-kadang juga unsur melawan hukum itu tercakup oleh "dng sengaja" adakalanya diperlukan adanya kelalaian. Unsur "melawan hukum" ini merupakan salah satu unsur terpenting dl tindak/peristiwa pidana. Apabila "melawan hukum" itu disebutkan secara terpisah dl rumusan delik, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan oleh jaksa
wederkerigheid
perjanjian bersifat timbal balik apabila perjanjian tsb bagi kedua belah pihak menimbulkan kewajiban-kewajiban yg agak seimbang
Cidera janji. Dikatakan wanprestasi apabila: tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, memenuhi kerwajibannya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan
wakaf
suatu yayasan yg didirikan berdasarkan keagamaan (Islam) untuk memelihara/mengurus mesjid yg telahdisumbangkan untuk kepentingan umum;
wakif
pihak yg mewakafkan tanah miliknya
wasiat
suatu akta yg memuat pernyataan dr seseorang tentang yg dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal
waris (ahli waris)
orang yg berhak menerima harta peninggalan atau pusaka seseorang yg telah meninggal; orang ygberhak mewaris;
warisan
harta peninggalan berupa barang-barang atau hutang-hutang dari orang yg meninggal yg seluruhnya atausebagian ditinggalkan/diberikan kpd para ahli waris atau orang-orang yg telah ditetapkan menurut surat wasiat; pewaris orang yg mewariskan
wederechtelijk
bertentangan dng hukum/melawan hukum, bertentangan dng aturan hukum (tertulis atau tidak tertulis),juga tanpa hak (sendiri). Dl Kitab Undang-undang Hukum Pidana "melawan hukum" (wederechtelijk) kadang-kadang secara tersendiri disyaratkan di samping "dng sengaja" (opzettelijk). Dl banyak hal "melawan hukum" itu ada pd delik, kadang-kadang juga unsur melawan hukum itu tercakup oleh "dng sengaja" adakalanya diperlukan adanya kelalaian. Unsur "melawan hukum" ini merupakan salah satu unsur terpenting dl tindak/peristiwa pidana. Apabila "melawan hukum" itu disebutkan secara terpisah dl rumusan delik, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan oleh jaksa
wederkerigheid
perjanjian bersifat timbal balik apabila perjanjian tsb bagi kedua belah pihak menimbulkan kewajiban-kewajiban yg agak seimbang
Y
Yurisdiksi
Daerah/wilayah hukum: kekuasaan mengadili
Yudikatif
Kekuasaan kehakiman
Yurisprudensi
Putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam kasus yang serupa
Daerah/wilayah hukum: kekuasaan mengadili
Yudikatif
Kekuasaan kehakiman
Yurisprudensi
Putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam kasus yang serupa
-------------------------------------------------------------------
referensi :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar